Table of Contents
Politik Etis Dan Kaitannya Dengan Sumpah Pemuda
Sumpah pemuda adalah salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 ini merupakan pernyataan ikrar dari para pemuda yang menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Peristiwa sumpah pemuda dilatar belakangi oleh keinginan yang timbul dari dalam diri para pemuda Indonesia untuk bersatu dan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia selama penjajahan belanda yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang sangat merugikan bangsa Indonesia, menimbulkan berbagai kritik dan protes dari kaum humanis yang mendesak belanda untuk membalas budi atas segala penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia.
Munculnya kritik dan protes itulah yang mendasari pemerintah belanda untuk membuat sebuah kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan tersebut dikenal dengan nama politik etis, salah satu program dari kebijakan ini yaitu peningkatan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Adanya program tersebut menyebabkan timbulnya golongan terpelajar yang menyadari bahwa kemerdekaan indonesai dapat dicapai dengan mewujudkan persatuan dan meningatkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia, mereka menyadari bahwa kemerdakaan Indonesia tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan perlawanan yang bersifat fisik dan kedaerahaan. Hal inilah yang mendorong para pemuda untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada diri bangsa Indonesia melalui sumpah pemuda.
Kebijakan Politik Etis
Politik etis atau yang dikenal dengan nama politik balas budi merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial belanda sebagai balas jasa atas segala perilaku semena-mena yang telah dilakukan belanda kepada bangsa Indonesia demi kepentingan pemerintah kolonial. Latar belakang pemerintahan belanda menerapkan kebijakan ini adalah desakan yang diampaikan melalui protes dan kritikan dari kaum humanis yang peduli dengan bangsa Indonesia. Salah satu kritik yang di tujukan kepada pemerintah belanda yaitu disampaikan oleh Van Deventer sekaligus sebagai pencetus dari kebijakan politik etis. Ia menyampaikan kritik melalui tulisannya yang dimuat dalam majalah De Gids. Akibat dari kritik yang disampaikannya tersebut pemerintah belanda pada tahun 1901 di bawah pimpinan Ratu Wilhelmina resmi mengeluarkan kebijakan politik etis yang betujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Program-program yang dilakukan dalam kebijakan ini yaitu irigasi (pengairan), migrasi (perpindahan penduduk) dan edukasi (pendidikan).
a. Irigasi
Membangun dan melakukan perbaikan pada saluran-saluran irigasi dan bendungan untuk memperlancar pengairan ke wilayah persawahan dan perkebunan.
b. Transmigrasi
Melakukan program perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya untuk melakukan pemerataan dan mengembangkan potensi daerah.
c. Edukasi
Dari seluruh program-program yang di jalankan oleh pemerintah belanda, peningkatan pendidikan terhadap rakyat Indonesia inilah yang memilki pengaruh yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Dalam menjalankan program ini belanda membangun sekolah-sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA. Sekolah-sekolah yang dibangun pada masa itu yaitu Eereste School ( sekolah bagi anak-anak priayi), Tweede School ( sekolah bagi anak- anak rakyat biasa), Volkschool (sekolah desa), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (sekolah setingkat SMP) dan Algemeene Middlebare School ( sekolah setingkat SMA). Selain itu pemerintah belanda juga membangun sekolah pendidikan tinggi dan memberikan kesempatan kepada rakyat indonesai yang ingin melanjutkan pendidikannya di Belanda.
Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Kebijakan Politik Etis
Pada dasarnya kebijakan politik etis yang di terapkan oleh pemerintah kolonial Belanda mempunyai tujuan yang baik yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, kebijakan ini terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai belanda diantranya yaitu dalam bidang irigasi, pengairan untuk lahan pertanian dan perkebunan hanya ditunjukkan pada tanah milik swasta dan pemerintah kolonial saja, Sedangkan sawah dan kebun milik rakyat biasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah kolonial. Penyimpangan dalam bidang transmigrasi yaitu pengiriman penduduk ke luar pulau jawa hanya bertujuan untuk memenuhi pasokan kekurangan tenaga kerja pada perkebunan-perkebunan milik belanda yang ada di luar pulau jawa, selain itu pengiriman penduduk juga bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Dalam bidang edukasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yaitu adanya diskriminasi yang terjadi antara anak-anak pegawai dan anak-anak rakyat biasa. Hal ini didasarkan pada perbedaan kelas, kelas I untuk golongan priayi dan anak-anak pegawai serta kelas II untuk anak-anak dari kalangan rakyat biasa.
Sumber Refrensi Bacaan:
- Politik Etis – Guru IPS
- Sejarah, Isi, Teks Sumpah Pemuda – Ilmusiana
- Politik Etis – Wikipedia
- Rahata, Ringgo, dkk. 2017 Sejarah Indonesia. Klaten: Intan Pariwara